oleh

Selain Kabupaten Layak Anak, Pemkab Semarang Godok Raperda Kesejahteraan Usia Lanjut

bhinnekanusantara.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang bersiap mengeluarkan tiga rencana peraturan daerah (Raperda).

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang diadakan di Gedung Dharma Bhakti Praja, Ungaran, Kabupaten Semarang pada Selasa (12/3/2019) siang.

Selain penyampaian tiga raperda, disampaikan pula Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2018.

Adapun sejumlah rincian disampaikan oleh Mundjirin, Bupati Semarang yang didampingi Ngesti Nugraha, Wakil Bupati Semarang.

Mundjirin memaparkan pendapatan Daerah Kabupaten Semarang ditarget sebesar Rp 2.108.012.241.000 terealisasi sebesar Rp 2.117.401.003.194,60 dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) dari target sebesar Rp 372.861.719.000 terealisasi sebesar Rp 383.460.114.524,60 tercapai sebesar 102,84% dari target.

Pelampauan capaian PAD tersebut disumbang dari Penerimaan Pajak Daerah yang tercapai 111,3% dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tercapai sebesar 102,07%.

Dana perimbangan dari target sebesar Rp 1.322.885.980.000 terealisasi 98,84% yang terdiri dari penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bkan Pajak terealisasi 86,16%, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 97,26%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target Rp 411.264.542.200 terealisasi 103,44% sebesar Rp 426.432.415.883 dengan rincian Pendapatan Hibah 100,09%, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 110,89%, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya teralisasi 89,81%, Pendapatan Dana Intensif Daerah 100%, dan Pendapatan Dana Desa dari APBN terealisasi 100%.

Sementara untuk belanja daerah ditargetkan Rp 2.345.935.610 teralisasi 92,58% sebesar Rp 2.171.799.810.993,60.

Belanja tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp 1.254.449.378.000 dan terealisasi sebesar 95,03% yakni sebesar Rp 1.192.065.625.526 yakni digunakan untuk belanja pegawai yang dianggarkan sebesar sebesar Rp 832.032.781.603, Belanja Hibah sebesar Rp 49.481.435.000, Belanja Bantuan Sosial sevesar Rp 16.577.100.000, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 18.680432.12, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kebupaten atau Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp 272.763.829.300, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 2.530.047.498. Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp 1.091.486.000 teralisasi 89,76% sebesar Rp 979.734.185.467,60.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2018 sebesar 5,77% belum mencapai target namun capaian tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,32% dan Nasional 5,17%. Angka inflasi di Kabupaten Semarang terealisasi sebesar 2,82 dan Nasional sebesar 3,13%,” ujarnya.

Untuk produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar Rp 47.554.779.870.000.000 tumbuh sebesar 5,77% dari tahun sebelumnya.

Dari 17 sektor PDRB, penyumbang terbesar dari sektor industri pengolahan sebesar 39,51% disusul kategori konstruksi sebesar 13,52%, kemuedian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,37%, dan sektro perdagangan memberikan kontribusi sebesar 10,58%.

Angka kemiskinan di Kabupaten Semarang pada 2018 mengalami penurunan, bahkan terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak 2014, yakni sebsar 7,29%.

Angka tersebut telah mengalami penurunan sebesar 0,49% bila dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 2017.

Untuk realisasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Semarang sebesar 2,28%, hal tersebut lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 3,95%.

Namun bila dibandingkan denagn capaian tahun 2017, sebesar 1,78%, angka tersebut mengalami kenaikan 5%.

Realisasi TPT 2017 lebih kecil karena tahun 2017 terdapat proyek jalan tol dan pendirian pabrik sepati di Salatiga yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk Kabupaten Semarang.

Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kinerja pembangunan manusia yang dihutung berdasarkan tiga indikator utama, yaitu indeks kesehatan, pendidikan, dan indeks pendapat, IPM Kabupaten Semarang pada 2018 mencapai 73,4 poin, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 73,20 poin.

“Aspek Kesejahteraan Masyarakat pada 2018 dari 12 indikator, 9 indikator atau 75% telah tercapai, meningkat dibanding 2017 yang hanya 6 indikator. Untuk Aspek Pelayanan Umum dari 68 indikator, 58 indikator atau 85% telah tercapai,” ujar Mundjirin.

Dan untuk Aspek Daya Saing Daerah, dari 11 indikator, 10 indikator atau 91% sudah tercapai sesuai target.

Selain LKPJ, dijelaskan pula pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Usia Lanjut, dan Raperda tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri.

 

 

Sumber : Tribun Jateng

Editor : Meymey login by Polda Jateng