Sespimti Polri Dikreg 35 Serap Strategi Ketahanan Pangan NTB, Sinkronkan Kebijakan dari Gubernur hingga DPRD
Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah strategis dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Hal ini terlihat dari kunjungan kontingen Sespimti Polri Dikreg ke-35 dalam rangka Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) yang menjadikan NTB sebagai lokasi pembelajaran lapangan.
Dipimpin langsung oleh Irjen Pol Drs. Agus Djaka Santoso, rombongan yang terdiri dari 57 peserta didik ini tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi juga menggali secara mendalam sinergi kebijakan antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas.
Setelah menerima paparan komprehensif dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, rombongan melanjutkan agenda strategis dengan menyambangi DPRD NTB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa visi pembangunan daerah tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga didukung oleh regulasi dan fungsi pengawasan yang optimal.
Dalam paparannya, Gubernur NTB menekankan tiga pilar utama pembangunan daerah, yakni ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan sektor pariwisata kelas dunia. Dengan sekitar 60 persen penduduknya berprofesi sebagai petani, NTB menjadikan sektor pertanian sebagai kunci utama dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Sejumlah program inovatif turut dipaparkan, di antaranya revolusi irigasi yang memungkinkan optimalisasi 14 ribu hektare lahan pertanian dengan potensi panen hingga empat kali dalam setahun. Selain itu, industrialisasi jagung melalui investasi besar senilai Rp1,3 triliun juga menjadi langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat ekonomi daerah.
Tidak hanya berhenti di sektor pertanian, NTB juga mendorong pengembangan pariwisata dengan menambah destinasi internasional baru, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara sektor ekonomi primer dan tersier.
Di Gedung DPRD NTB, rombongan Sespimti mendapatkan perspektif berbeda terkait bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk regulasi serta diawasi implementasinya di lapangan. Diskusi yang berlangsung mencakup peran legislatif dalam memastikan program-program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.
Irjen Pol Agus Djaka Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan teori yang diperoleh di ruang kelas dengan realitas di lapangan. Seluruh data dan temuan selama PKDN akan dirumuskan dalam bentuk kajian akademis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengambilan kebijakan nasional.
Menurutnya, NTB memiliki karakteristik yang kuat dan layak dijadikan model nasional, khususnya dalam pengelolaan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi masyarakat.
Rangkaian kegiatan PKDN ini juga akan diperluas dengan kunjungan ke berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti Polda NTB, Kejaksaan Tinggi, jajaran TNI, serta tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai ketahanan wilayah dari berbagai sudut pandang.
Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor ini, Sespimti Polri tidak hanya membentuk calon pimpinan yang adaptif dan strategis, tetapi juga mampu merumuskan solusi berbasis data dan realitas, demi mendukung stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
