Sudah 59 Pejabat Kempupera Kembalikan Uang Suap ke KPK

bhinnekanusantara.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menerima pengembalian uang dari pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hingga saat ini, sudah 59 pejabat Kempupera yang mengakui menerima suap dari proyek tersebut dan mengembalikannya ke lembaga Antikorupsi. Secara total, KPK sudah menerima Rp 22 miliar, US$ 148.500 dan Sin$ 28.100 dari 59 pejabat Kempupera yang sebagian besar merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kempupera.

“Total pihak yang mengembalikan uang adalah 59 orang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata juru bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Febri menjelaskan, pengembalian uang tersebut kini telah disita penyidik. Nantinya, uang tersebut akan dijadikan salah satu barang bukti dalam proses penyidikan. “Uang tersebut telah disita ke penyidik sebagai bagian dari berkas perkara,” tutur Febri.

Diketahui, KPK menetapkan empat pejabat Kempupera dan empat pihak swasta sebagai tersangka kasus ini. Empat pejabat Kempupera, yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat, dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I diduga telah menerima suap dari Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Suap tersebut diberikan agar keempat pejabat Kempupera itu mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama.

Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Tak hanya itu, pejabat Kempupera ini juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK mengidentifikasi sekitar 55 proyek air minum Kempupera yang terindikasi diwarnai praktik suap. Sebagian besar proyek tersebut dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. Petinggi dua perusahaan tersebut menyuap pejabat Kempupera untuk menggarap proyek-proyek tersebut.

 

 

Sumber : Berita Satu

Editor : Aishwarya IMM Polda Jateng