Hukrim
Jakarta, Minggu — Menyikapi polemik publik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025 dan kini menjadi perbincangan luas, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. menegaskan pentingnya membaca isi putusan secara teliti, lengkap, dan utuh. Banyak tafsir berkembang yang tidak sesuai dengan pertimbangan
Hukrim
Malang – Dua kasus bullying dalam waktu bersamaan terjadi di area Makam Sukun Gempol RT 07 RW 09, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam sehari, lokasi yang sama menjadi tempat pemukulan terhadap pelajar perempuan dan laki-laki. Kasus pertama telah ditangani Polresta Malang Kota. Korban, siswi SMP berinisial F, dikeroyok lima
Hukrim
Malang – Dua kasus bullying dalam waktu bersamaan terjadi di area Makam Sukun Gempol RT 07 RW 09, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam sehari, lokasi yang sama menjadi tempat pemukulan terhadap pelajar perempuan dan laki-laki. Kasus pertama telah ditangani Polresta Malang Kota. Korban, siswi SMP berinisial F, dikeroyok lima
Ekbis
Palangka Raya — Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), personel Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Kalimantan Tengah kembali melaksanakan Patroli Perintis Presisi dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), khususnya untuk mengantisipasi, membubarkan, dan menertibkan aksi balap liar di sejumlah titik rawan di Kota Palangkaraya. Minggu (16/11/2025). Kegiatan patroli dilaksanakan
Ekbis
Palangka Raya — Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), personel Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Kalimantan Tengah kembali melaksanakan Patroli Perintis Presisi dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), khususnya untuk mengantisipasi, membubarkan, dan menertibkan aksi balap liar di sejumlah titik rawan di Kota Palangkaraya. Minggu (16/11/2025). Kegiatan patroli dilaksanakan
Ekbis
BANYUMAS – Unit Reskrim Polsek Purwokerto Selatan Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Dua pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti setelah melakukan aksi pemerasan terhadap seorang remaja di wilayah Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari
Hukrim
BANYUMAS – Kuasa hukum Luthfi Ali, Rachmat Prijohartono SH, menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Media Indie Banyumas pada Jumat, 14 November 2025, yang memuat pernyataan Edward Kristanto. Dalam klarifikasinya, Rachmat menegaskan informasi yang beredar tidak benar dan perlu diluruskan. Rachmat menjelaskan, hubungan kerja antara kliennya dan Edward Kristanto sudah berlangsung lama
Hukrim
BANYUMAS – Kuasa hukum Luthfi Ali, Rachmat Prijohartono SH, menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Media Indie Banyumas pada Jumat, 14 November 2025, yang memuat pernyataan Edward Kristanto. Dalam klarifikasinya, Rachmat menegaskan informasi yang beredar tidak benar dan perlu diluruskan. Rachmat menjelaskan, hubungan kerja antara kliennya dan Edward Kristanto sudah berlangsung lama
Ekbis
BANYUMAS – Unit Reskrim Polsek Purwokerto Selatan Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Dua pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti setelah melakukan aksi pemerasan terhadap seorang remaja di wilayah Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari
Hukrim
JAKARTA – Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Ternyata membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Dalam hal ini, Kompolnas memandang bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil asalkan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. “Kalimat yang berlaku itu
Hukrim
JAKARTA – Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Ternyata membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Dalam hal ini, Kompolnas memandang bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil asalkan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. “Kalimat yang berlaku itu
Hukrim
JAKARTA – Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Ternyata membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Dalam hal ini, Kompolnas memandang bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil asalkan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. “Kalimat yang berlaku itu