Hukrim
Denpasar – Polda Bali menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) “Zebra Agung-2025” dalam rangka meningkatkan penegakan hukum lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 14 November 2025, bertempat di Gedung BKPSDM Provinsi Bali Jl. Hayam Wuruk No. 152 Sumerta Kelod Denpasar Timur. Dengan penuh semangat, Wadir
Hukrim
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Menurut Rullyandi, Undang-Undang
Hukrim
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum dan konstitusional. Dasar hukumnya, kata Margarito, masih berlaku dan memiliki kekuatan konstitusional hingga saat ini. Menurutnya, Undang-Undang Nomor
Hukrim
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum dan konstitusional. Dasar hukumnya, kata Margarito, masih berlaku dan memiliki kekuatan konstitusional hingga saat ini. Menurutnya, Undang-Undang Nomor
Hukrim
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Menurut Rullyandi, Undang-Undang
Hukrim
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Menurut Rullyandi, Undang-Undang
Hukrim
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama sekali
Hukrim
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama sekali
Hukrim
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama sekali
Hukrim
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama sekali
Hukrim
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama sekali
Hukrim
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama sekali