Instansi - Bhinneka Nusantara

Berita

Polri Pastikan Tak Ada Rangkap Jabatan bagi Anggota yang Bertugas di Instansi Pusat

Jakarta — Polri menegaskan bahwa setiap anggota yang mengemban tugas di instansi pusat tertentu tidak lagi memegang jabatan di internal Polri, sebagai langkah tegas menghindari praktik rangkap jabatan. Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme mutasi, di mana anggota Polri yang ditempatkan pada kementerian/lembaga (K/L) dimutasi dari jabatan sebelumnya untuk kemudian

Berita

Anggota Polri di Instansi Pusat Langsung Dialihkan dari Jabatan Internal

Jakarta — Polri menegaskan bahwa setiap anggota yang mengemban tugas di instansi pusat tertentu tidak lagi memegang jabatan di internal Polri, sebagai langkah tegas menghindari praktik rangkap jabatan. Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme mutasi, di mana anggota Polri yang ditempatkan pada kementerian/lembaga (K/L) dimutasi dari jabatan sebelumnya untuk kemudian

Ekbis

Sinergi Lintas Instansi Warnai Pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2025

MALANG – Polresta Malang Kota, melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2025, di Halaman Apel Mapolresta Malang Kota, Jalan J.A. Soeprapto, Senin (17/11/2025) pagi. Apel dipimpin Wakapolresta Malang Kota, AKBP Oskar Syamsuddin. Diikuti 150 personel gabungan dari Pejabat Utama Polresta Malang Kota, para Kapolsek, perwakilan TNI dari

Hukrim

Pakar Hukum: Penugasan Polri ke Instansi Lain Tak Langgar Aturan Selama Patuhi UU ASN

Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Menurut Rullyandi, Undang-Undang

Hukrim

Pakar HTN: Penugasan Polisi ke Instansi Sipil Tetap Legal, MK Tak Mengubah Dasar Hukumnya

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama sekali

Hukrim

Margarito: “Hukumnya Masih Berlaku, Penempatan Polisi di Instansi Sipil Masih Legal”

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang Polri,

Berita

Samsat Semarang I Gencarkan Program "Gadis Pantura", Dorong Disiplin Pajak di Kalangan ASN dan Instansi Pemerintah

SEMARANG – Kesadaran membayar pajak kendaraan kini tak hanya digencarkan untuk masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan aparatur pemerintah. Kantor Bersama Samsat Kota Semarang I bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah terus menggelar program inovatif bertajuk “Gadis Pantura” atau Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat. Program ini secara khusus menyasar

Hukrim

Cegah TPPO, Pemkab Cilacap Jalin Kerjasama dengan Berbagai Instansi

Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Kerjasama Lintas Sektoral dalam Pencegahan TPPO di Aula Dinsos PP PA Kabupaten Cilacap pada Senin 27 Oktober 2025. Acara ini