oleh

Tiga Prajurit TNI Ditembak, Pengamat: Atasi Separatisme dengan Instrumen Politik Internasional

bhinnekanusantara.id – Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati mengatakan, serangan terhadap patroli TNI di Papua, yang menewaskan tiga orang, merupakan bukti bahwa separatis OPM telah melakukan kejahatan terhadap negara. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah Indonesia menggunakan instrumen politik internasional berupa hukum-hukum nasional untuk menangani separatisme itu.

“Sekali lagi, separatis OPM melakukan serangan kepada prajurit TNI yang sedang patroli. Korban tiga prajurit gugur dan sebagian terluka merupakan duka bangsa Indonesia. Serangan-serangan sebelumnya juga telah menyebabkan korban tewas, bahkan sampai ada 31 orang dibantai beberapa bulan lalu,” ujar Susaningtyas yang akrab disapa Nuning  di Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

Dikatakan Nuning, dengan status OPM sebagai separatis, maka mekanisme dukungan internasional akan berpihak kepada pemerintah Indonesia. Mekanisme tersebut juga pernah dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia yang tengah menghadapi kelompok separatisme.

Bahkan, kata Nuning, pemerintah Indonesia pada masa lampau juga menetapkan PRRI dan Permesta sebagai pemberontak, yakni pada era 1950-1960. Dengan status separatis atau pemberontak, maka aksi militer dan polisionil sah untuk dilakukan demi hukum.

“Bahkan, PBB juga akan memberikan dukungan nyata, seperti dukungan kepada pemerintah Inggris terhadap separatisme Irlandia Utara dan kepada pemerintah Spanyol terhadap separatisme Catalunya. Komisi HAM PBB juga akan memberikan rekomemdasi positif kepada korban prajurit militer yang diserang separatis,” ujar Nuning.

Dikatakan Nuning, PBB bahkan secara tegas akan melarang semua negara memberikan simpati dan/atau dukungan terhadap aksi separatisme. “Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia menugaskan TNI dan Polri menumpas habis separatisme OPM sesuai hukum nasional dan hukum internasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Sisriadi mengatakan, pasukan TNI diserang dengan kekuatan tidak berimbang di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Kamis (7/3/2019) pagi. Mereka diserang oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya.

“Pasukan yang diserang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum). Mereka sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans-Papua, yakni jalur Wamena-Mumugu di Kabupaten Nduga,” kata Sisriadi.

Kapuspen TNI menjelaskan, pasukan Satgas Gakkum TNI berkekuatan 25 orang. Mereka baru tiba dalam rangka mengamankan jalur pergeseran pasukan. Tiba-tiba, patroli mendapatkan serangan mendadak oleh sekitar 70 orang anggota KKSB bersenjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak.

“Pasukan berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan. Musuh berhasil dipukul mundur sampai menghilang ke dalam hutan belantara,” tuturnya. Meski demikian, dalam peristiwa itu tiga prajurit TNI gugur, yaitu Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji.

Sementara, dari KKSB, prajurit TNI berhasil merampas lima pucuk senjata dan ditemukan pula satu jenazah yang identitasnya masih dalam penyelidikan. “Diperkirakan sekitar 10 orang anggota KKSB juga tewas, namun mayatnya berhasil dibawa kabur oleh teman-teman mereka,” tutur Sisriadi.

 

 

Sumber : Berita Satu

Editor : Aishwarya IMM Polda Jateng